Minsel, wartasulut.co — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sukses mengukir sejarah baru dalam tata kelola keuangan daerah. Minsel kembali berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

​Pencapaian ini terbilang sangat istimewa karena menandai keberhasilan Pemkab Minsel menjaga rapor bersih pengelolaan keuangan selama 10 tahun berturut-turut atau tepat satu dekade.

Prosesi penyerahan dokumen audit ini digelar di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Jumat (29/5/2026). Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, menyerahkan langsung LHP tersebut kepada Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, yang saat itu didampingi oleh Ketua DPRD Minsel, Stefanus D. N. Lumowa.

Penyerahan ini dilakukan serentak bersama 14 pemerintah kabupaten dan kota lain yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Buah Konsistensi dan Sinergi Birokrasi, capaian fantastis selama sepuluh tahun ini menjadi bukti nyata adanya komitmen kuat dan sinergi yang solid di internal Pemkab Minsel.

Laporan keuangan yang disajikan terbukti telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas.

​Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah bekerja keras dan disiplin dalam menyusun laporan yang bersih.

“Opini WTP ke-10 ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi di Minahasa Selatan bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Namun, capaian satu dekade ini bukanlah akhir, melainkan standar dasar yang harus terus kita pertahankan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan benar dan membawa dampak nyata,” tegas Bupati Franky.

Raih WTP satu dekade ini menjadi indikator kuat bahwa Pemkab Minsel memiliki sistem pengendalian internal yang matang serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi APBD. Ke depan, tantangan Pemkab Minsel adalah memastikan bahwa prestasi administratif yang membanggakan ini bisa terus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di lapangan, demi mendongkrak kesejahteraan seluruh masyarakat Minahasa Selatan. (red)